TANGERANG – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Tangerang, Jambe, menggelar kegiatan penyuluhan hukum bagi Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Tangerang.
Bertempat di aula Rutan, tercatat sekitar 50 peserta WBP hadir dengan antusias untuk mendapatkan pencerahan terkait hak-hak hukum mereka selama menjalani masa tahanan maupun proses peradilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan Sekadar Pencerahan, Tapi Pendampingan Nyata
Acara dibuka langsung oleh Ahmad Yuri setiawan Ka. Subsi Tahanan Rutan Kelas I Jambe.
Dalam sambutannya, Beliau menekankan bahwa kehadiran BANKUM GERADIN di tengah-tengah warga binaan memiliki misi yang konkret, bukan sekadar formalitas. Itu terbukti sdh banyak warga binaan yg lalu sudah di bantu proses hukumnya didalam proses persidangan.
Beliau juga berpesan agar para warga binaan memanfaatkan momentum ini untuk menggali informasi sedalam mungkin. Ia meminta para WBP tidak segan bertanya mengenai mekanisme proses hukum demi mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Layanan Hukum Tanpa Biaya (Gratis)
Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Kabupaten Tangerang, Rusman Nuryadin, S.H.,M.AD. turut memberikan penjelasan teknis mengenai akses bantuan hukum. Ia menegaskan bahwa negara melalui lembaga bantuan hukum hadir untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan hukum.
Rusman menjelaskan bahwa bagi WBP yang membutuhkan pendampingan di meja hijau, prosedur yang harus ditempuh sangatlah mudah. Peserta cukup mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan surat kuasa yang telah disediakan oleh tim GERADIN.
“Permohonan bantuan hukum saudara WBP dalam proses persidangan tidak dipungut biaya atau GRATIS,” tegas Rusman.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana para warga binaan berkonsultasi mengenai berbagai kendala hukum yang tengah mereka hadapi. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, para WBP mendapatkan keadilan yang objektif dan pendampingan hukum yang layak. ( red )